Investasi Di Karimun Mulai Resah

Rahman: “Kurangnya Koordinasi Lintas Birokrasi”

KARIMUN, (KE) – Setelah PT SAIPEM melakukan MoU dengan pemerintah Kabupaten Karimun, untuk melakukan investasi di bidang galangan kapal. Menyusul para investor luar negeri untuk sosialisasi. Namun hingga saat ini belum ada yang dapat memastikan keinginannya berinvestasi, kecuali PT Saipem. Hal ini terjadi karena masih belum jelasnya aturan main bagi para investor asing.

Disamping itu tugas pokok lintas instansi di Kabupaten Karimun sungguh sangat amburadul. Terkesan, masing-masing instansi baik vertikal maupun pemerintah daerah dan petugas keamanan saling berlomba mengambil kebijakan. Hal ini juga mempengaruhi lesunya investasi akan menjadi bingung dan resah.

Pemikiran ini diungkapkan Rahman, dari kelompok Solidaritas Masyarakat Peduli Investasi Kabupaten Karimun. Menurutnya kita tidak akan risau sekiranya kepedulian lintas instansi ini akan membawa perbaikan dalam mendukung investasi di Kabupaten Karimun.

“Kenyataan yang ada ujung-ujungnya pasti akan tak bagus, cuma kepentingan pribadi yang menjadi tolak ukur semua permasalahan, bukan kita menuduh tapi mengingatkan, untuk setiap instansi yang merasa memiliki hak untuk memanggil atau memeriksa siapapun, tentu ada aturannya dan mekanismenya, ini baru mendapat info dari wartawan langsung main panggil saja pengusaha,”

Rahman juga mengatakan, kalau masalah perizinan tentu langkah awal yang perlu diklarifikasi dinas dan instansi yang menerbitkan perizinan. Jadi jelas akan ada satu kordinasi positif oleh lintas instansi atas permasalahan apapun menyangkut instansi .

Lebih lanjut Rahman menjelaskan, satu tindakan over reaktif yang dijalankan sebuah instansi tanpa ada kordinasi, pasti akan menimbulkan ketidak senangan dari instansi yang lainnya dan ini tentu akan menciptakan sebuah sistematika kordinasi yang tidak berpihak pada penciptaan iklim infestasi yang baik. (red)